Terima Fee Proyek, 10 Anggota DPRD Muara Enim Divonis 4 Tahun Penjara Dan Pencabutan Hak Politik

Spread the love
Read Time:2 Minute, 32 Second

PALEMBANG, – Sebanyak 10 anggota DPRD Kabupaten Muara Enim di Sumatera Selatan yang menerima biaya 16 paket proyek senilai Rp 130 miliar pada tahun anggaran 2019 divonis dengan 4.

Selain itu, mereka juga mendapat pencabutan hak politik selama dua tahun. judi slot online tergacor

Adapun 10 yang terjerat kasus itu adalah Indra Gani (45), Ishak Joharsah (47), Piardi (40), Subahan (51), Mardiansah (45), Fitriansah (46), Marsito (51), Muhardi (52), Ari Yoka Setiaji (30) dan Ahmad Leo Cosmo (29).

asdalam sidang yang dipimpin oleh ketua majelis Hakim Efrata Happy Tarigan, sepuluh kali ini dinyatakan bersalah karena telah menerima uang suap sebesar Rp 200 juta Rp 300 juta dari ahterpidana Rob

Hal itu menurut Efranata telah menyalahi aura sebagai anggota DPRD dan tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas korupsi korupsi.

“Kisah telah menjadi kepercayaan masyarakat yang dipilih atas perwakilan masyarakat,” kata Efrata.

Atas perbuatannya, hakim pun menjatuhkan terbukti telah melanggar Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaiamana telah diubah dengan Undang-undang 20hun1 KU .

“Menjatuhkan vonis kepada masing-masing penjara selama 4 tahun. Serta pidana tambahan pencabutan hak dipilih dan memilih selama dua tahun,” ujarnya.

Selain itu, sepuluh denda juga dikenakan denda sebesar Rp 200 juta serta membayar uang pengganti sebesar Rp 200-300 juta.

Villa Uang Tersebut Tak Dibayar Selama Satu Bulan Setella Putusan, Maka Akan Ditamba Dengan Fidana Penzara Selama Satu Bulan.

“Terdakwa juga membayar biaya perkara Rp 5.000,” jelasnya.

Setelah vonis dibacakan, maka diberikan waktu selama satu pekan di atas putusan tersebut apakah menerima atau mengajukan banding.

Darmadi Aljufri Kuasa Hukum untuk empat yakni Indra Gani, Mardiansyah, Muhardi dan Fitriansah mengaku sangat menyesalkan putusan dari majelis hakim.

Sebab, dari beberapa saksi yang dihadirkan tidak ada bukti yang mengarah pada keempat kliennya bahwa menerima uang suap.

“Keterangan saksi ini tampaknya diabaikan oleh majelis. Kami kecewa, ini tetap keputusan hakim. Untuk upaya banding atau pikir-pikir nanti akan kami diskusikan dulu kepada para “terdakjelas,”

Sementara itu Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mohammad Nur Azis dijelaskan, vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim itu telah tepat sesuai dengan mereka sebelumnya.

Dalam kasus ini, untuk semua sudah kembali mengembalikan uang mereka kepada KPK.

“Tapi memang meski uang telah dikembalikannya tetap berjalan.Vonis hari ini sudah sangat sesuai dengan proses kami,” ujarnya.

Bupati nonaktif juga terseret

Sekadar informasi, kasus suap ini telah terhubung dengan Bupati nonaktif Muara Enim Juarsah setelah divonis dengan hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan terkait suap 16 paket proyek pengerjaan jalan, pada Jumat (229/1)

Dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Palembang, Ketua Majelis Hakim Sahlan Efendi mengatakan bahwa Juarsah telah menerima uang suap itu sebesar Rp 3 miliar yang diberikan secara bertahap oleh mantangas .

Pemberian pertama berlangsung pada Oktober 2018 dengan nilai Rp 500 juta sebagai uang perkenalan.

Selanjutnya, pada Februari 2019 Juarsah kembali menerima Rp 500 juta. Kemudian pada April 2019, Elfin kembali member uang kepada Juarsah Rp 1 miliar di rumah Dinas.

Begitu pun pada Juni 2019, Juarsah menerima Rp 300 juta dan Agustus 2019 Rp 700 juta dengan total suap total mencapai Rp 3 miliar.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Previous post 7 Alasan Kenapa Tidak Bisa Masuk Instagram Dan Cara Mengatasinya
Next post Cara Cetak Kartu BPJS Kesehatan Secara Online Via Aplikasi Mobile JKN