Soal Batasan Usia ASN Di DOB Papua, Pemerintah Dan Komisi II Usul Maksimal 50 Tahun

Spread the love
Read Time:1 Minute, 55 Second

JAKARTA, – Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan, khusus untuk orang asli Papua (OAP), batas usia mendaftar untuk tenaga honorer dan calon pegawai negeri sipil (CPNS) akan ditambahkan. hingga 50 tahun.

“Tadinya selama ini kategori tenaga honorer dan tenaga CPNS batasnya 35 (tahun), tadi kita naikin jadi 48 dan 50 tahun,” kata Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2022). slot deposit pulsa 5000 tanpa potongan

Politisi Partai Golkar itu, hal itu untuk memastikan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemekaran Wilayah Papua bisa menjadi payung hukum dalam menjamin keberadaan orang asli Papua.

Lebih lanjut, Doli mengatakan, membahas dan pemerintah juga mengatur satu pasal khusus membahas tentang OAP.

Adapun hal tersebut sudah diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

“Itu sudah diatur dalam UU otonomi khusus nomor 21 tahun 2001. Bisa dilihat ya. Bab 1 pasal 1, ayat 9. Soal definisi tentang orang asli Papua,” jelasnya.

Dilihat , bunyi pasal 1 tentang Orang Asli Papua yaitu “Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.”

Komisi II dan pemerintah disebut juga sudah menyepakati tentang komposisi formasi ASN pada DOB Papua yaitu 80 persen OAP dan 20 persen non OAP.

Sebelumnya, Doli mengeklaim, seluruh elemen masyarakat Papua sudah menerima wacana pembentukan tiga provinsi baru di Papua yaitu Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

begitu, mereka mengharapkan perlindungan atas hak orang asli Papua, penetapan daerah otonom baru itu.

Mereka sudah menerima dan ini sudah menjadi kesepahaman bahwa di Papua itu harus dibentuk tiga provinsi baru sebagai bagian pemekaran Papua. Tinggal ada beberapa kata Doli di Kocatatan yang mereka mpleksaikan, Parlemen Senayan , Jakarta, Senin (27/6/2022).

“Pertama adalah bahwa mereka menginginkan agar terjadinya perubahan atau pemekaran Papua ini tidak mengusik keberadaan orang asli Papua,” sambungnya.

Lanjut Doli, elemen masyarakat meminta perlindungan atas hak orang asli Papua harus dimasukkan dalam poin tiga RUU tentang pemekaran wilayah Papua.

“Makanya mereka meminta tindakan afirmasi di dalam undang-undang itu dan itu sudah kita sampaikan,” ujarnya.

Ia mencontohkan, masyarakat Papua meminta penetapan ASN atau pengisian formasi dijelaskan dalam RUU tersebut.

Menurutnya, maksimal 80 persen formasi ASN harus diisi oleh orang-orang asli Papua.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Previous post Sambut Mudik 2023, Basuki Minta BUJT Tambah Kantong Parkir Di Rest Area
Next post Korlantas Terapkan ETLE Mobile: 700 ETLE Kamera HP Di Jateng Dan 10 Di Sumut, Di Sumsel 1 Kamera Mobil