PNS Bakal Dipecat Jika Bolos Kerja 10 Hari Berturut-turut, Apa Saja Larangan Bagi PNS?

Spread the love
Read Time:2 Minute, 57 Second

Pemberdayaan Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) telah mengeluarkan peraturan baru yang melarang pejabat publik untuk absen.

Sekretaris PANRB Tjahjo Kumolo meminta Pengawas Layanan Umum (PPK) untuk mengawasi jam kerja pegawai negeri secara ketat.

Ini adalah peraturan pemerintah no. 94/2021 tentang Disiplin Pejabat Publik. judi slot online resmi

Seorang karyawan yang tidak masuk kerja selama 10 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang baik dapat diberhentikan secara tidak jujur ​​atas permintaan.

Dan dia mengatakan dalam keterangan resmi di situs web Kementerian Pendidikan (23), “Ini adalah Peraturan Pemerintah No. 94/2021 Pasal 11 (2) tentang Disiplin, Huruf D No. 3) dan no. 4 disebutkan. Jumlah PNS./6). / 2022).

PNS yang tidak bekerja dipecat.

Semua pejabat publik yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah akan dihitung dan bekerja 28 hari atau lebih dalam setahun.

Mereka akan dikenakan sanksi pemecatan dengan atasan yang tidak meminta mereka menjadi PNS.

PPK mengatakan, “Untuk mencegah terjadinya mangkir yang serius dan mempercepat perkembangan pegawai negeri sipil yang melanggar peraturan masuk di lingkungan kerja, PPK perlu mengembangkan sistem pengawasan untuk perjalanan pegawai yang lebih cepat dan tepat sesuai peraturan.” Setiap orang memiliki kebutuhan dan karakteristik yang berbeda-beda,” jelas Tjigo.

Penerapan pola WFO dan WFH ini sejalan dengan upaya menekan penyebaran Covid-19.

Pelaksanaan pola kerja ini dapat diawasi melalui pengembangan sistem yang sebelumnya digunakan dan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing departemen/lembaga/wilayah.

Aturan Jam Kerja PNS

Melalui SE, Tjahjo juga memaparkan realisasi jam kerja instansi pusat dan daerah yang diberlakukan 5-6 hari hingga memenuhi minimal 37,5 jam per minggu.

“Untuk itu, PPK diharapkan mengawal ASN untuk mematuhi jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja individu dan organisasi,” kata Tjahjo.

Maksud SE adalah Menteri Tinggi Dalam Negeri RI, Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung Republik Indonesia, Presiden BIN, Ketua LPNK, Sekretariat Kepala Lembaga, Sekretariat. Institusi tidak terstruktur, pimpinan perusahaan penyiaran publik, dan gubernur, wali amanat dan walikota.

larangan PNS

Peraturan Pemerintah No. 94/2021 Sehubungan dengan disiplin pejabat publik, pejabat publik dilarang melakukan hal-hal berikut, kecuali untuk mencegah ketidakhadiran.

1. Penyalahgunaan kekuasaan

2. Menjadi perantara untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan wewenang orang lain yang mempunyai kedudukan dan diduga mengandung benturan kepentingan;

3. Menjadi pegawai negeri atau bekerja di negara lain.

4. Bekerja pada badan atau organisasi internasional tanpa izin atau mandat dari seorang supervisor pejabat publik.

5. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing, kecuali ditunjuk oleh pegawai negeri sipil.

6. Kepemilikan, penjualan, pembelian, hipotek, sewa atau pinjaman yang tidak sah dari barang bergerak atau real estat, dokumen atau surat berharga negara.

7. Memungut biaya di luar ketentuan.

8. Perbuatan yang merugikan Negara.

9. Perilaku sewenang-wenang terhadap bawahan.

10. Menghalangi pelaksanaan tugas kedinasan

11. Menerima hadiah sehubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan Anda

12. Ajukan pertanyaan terkait dengan posisi.

13. Mengambil atau tidak mengambil tindakan yang dapat mengakibatkan hilangnya orang yang dilayani; dan

14. Mendukung calon Presiden/Wakil Presiden, Calon Presiden/Wakil Presiden Daerah, Calon Anggota DPD Ralryat, Calon DPD, atau Calon Anggota DPD Ralryat:

bergabung dengan kampanye

Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai politik atau atribut pejabat;

mengerahkan pejabat lain sebagai peserta kampanye;

sebagai peserta kampanye yang menggunakan fasilitas negara;

15. Mengambil keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum atau sesudah masa kampanye.

16. Melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan prasangka, seperti rapat, undangan, himbauan, telepon, atau pemberian barang kepada pejabat publik, keluarganya, dan anggota di dalam unit usaha terhadap dua calon peserta pemilihan umum sebelum atau sesudah masa kampanye pemilihan. . Wow

17. Kirimkan surat lamaran Anda dengan ID Anda atau salinan ID Anda

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Previous post Demi Makeup Flawless, Kenali 7 Jenis Foundation Berdasarkan Tipe Kulit Ini
Next post Mediasi Dengan Mantan Suami, Wanda Hamidah: Alhamdulillah Damai