Layanan Kelas Bakal Dilebur, Bos BPJS Kesehatan Buka Suara

Spread the love
Read Time:1 Minute, 54 Second

JAKARTA, – Program kelas rawat inap standar (KRIS) rencananya akan diberlakukan mulai Juli 2022. Program ini rencananya akan menghapuskan kelas 1, 2, dan 3 dari Badan Penyelanggara menjadi Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, program KRIS tersebut memang rencananya akan diuji coba pada tahun 2022 ini. Namun begitu, ia menyampaikan saat ini proses standarisasi kelas masih dalam perumusan konsep. slot deposit pulsa 5000 tanpa potongan

Apakah cukup dengan 12 kriteria fisik atau lebih ke arah yang esensial seperti akses dokter dan obat. Maka, DPR Komisi IX mendesak untuk adanya penyamaan definisi dan kriteria serta roadmap pentahapan yang lebih ” kata dia kepada . com, Jumat (10/6/2022).

Baca juga: Per Juli, Besaran Iuran BPJS Kesehatan Sesuai Banyaknya Gaji, Bukan Lagi Per Kelas

Terkait dengan besaran iuran BPJS Kesehatan, ia mengunjungi sampai dengan tahun 2024 besarannya tidak akan naik.

Lebih lanjut Ghufron menjelaskan, pada dasarnya prinsip asuransi kesehatan sosial adalah saling tolong menolong.

Saat ini Ghufron menjabarkan, pada peserta yang memiliki gaji atau gaji besaran gaji sebanyak 5 persen.

Adapun jumlah tersebut akan dipotong sebanyak 1 persen dari pekerja dan 4 persen dari pemberi kerja.

Batas penghasilan pekerja tertinggi dijadikan dasar perhitungan iuran BPJS Kesehatan adalah Rp 12 juta sedangkan batas terendahnya mengacu pada Upah Minimum Regional (UMR) kabupaten atau kota.

Baca juga: Cara Mengaktifkan Kembali BPJS Kesehatan karena Mengundurkan Diri secara Online

“Di Indonesia, penghitungan iuran ini berlaku menggunakan patokan pendapatan gaji maksimal Rp 12 juta Mereka yang gajinya tinggi dihitung maksimal 5 persen dari ka Rp 12 juta. Tentu saja ini tidak terlalu beda dan terlalu beda ” terang dia.

Sementara itu, Ghufron menjelaskan untuk iuran ibu rumah tangga atau lansia yang tidak akan digunakan oleh pemerintah pusat atau daerah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan syarat, peserta tersebut masuk kategori miskin atau tidak mampu dan memenuhi syarat masuk di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Sebelumnya, Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Asih Eka Putri mengatakan, besaran iuran BPJS Kesehatan nantinya akan disesuaikan dengan besaran gaji peserta.

“Iuran sedang dihitung dengan memperhatikan keadilan dan prinsip-prinsip assuransi sosial. Salah satu prinsipnya adalah sesuai dengan besar penghasilan,2” kata Asih kepada , 9/6/202 ) .

Ia menjelaskan, saat ini sedang mempersiapkan perhitungan iuran BPJS Kesehatan dengan data-data klaim. Selain itu, Asih bilang, perhitungan iuran juga dilakukan berdasarkan data survei.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Previous post Curi Onderdil Mesin Diesel Sawah, 6 Remaja Di Ponorogo Terancam 7 Tahun Penjara
Next post Trik Mudah Menyimpan Plastik Dan Aluminium Foil Di Dapur