Catat, Ini Besaran Biaya Pembuatan AJB Tanah Atau Rumah Di PPAT

Spread the love
Read Time:1 Minute, 41 Second

JAKARTA, – Biaya pembuatan akta jual beli (AJB) tanah atau rumah penting untuk diketahui sebelum mengurus ke Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Mengingat AJB hanya bisa dibuat oleh PPAT dan nominal biayanya pun berbeda-beda. Sebagaimana diatur oleh Kementerian ATR/BPN. situs slot gampang menang

Pada Pasal 2 dijelaskan bahwa tugas pokok PPAT yakni melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atauHak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMSRS).

Di mana akta tersebut akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum tertentu.

Perbuatan hukum yang dimaksud meliputi jual beli, tukar menukar, hibah,pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng),pembagian hak bersama.

Lalu, pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakaitanah Hak Milik,pemberian Hak Tanggungan, danpemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa AJB merupakan salah satu akta otentik yang dibuat oleh PPAT. Lantas, berapa biaya pembuatan AJB di PPAT?

Namun beleid tersebut tidak hanya mengatur tentang besaran biaya pembuatan AJB, melainkan juga akta otentik lainnya sesuai wewenang PPAT.

Pada Pasal 1 disebutkan bahwa uang jasa PPAT terkait pembuatan akta tidak boleh melebihi 1 persen dari harga transaksi yang tercantum di dalam akta. Itupun sudah termasuk honorarium saksi dalam pembuatan akta.

Secara detail, besaran biaya jasa pembuatan berlandaskan pada nilai ekonomis yang ditentukan dari harga transaksi setiap akta, ketentuannya sebagai berikut:

Di samping itu, di dalam Pasal 2 juga tertulis bahwa PPAT wajib memberikan jasa pembuatan akta tanpa memungut biaya kepada orang yang tidak mampu.

Tentunya dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Beberapa aturan tentang biaya pembuatan AJB maupun akta otentik lainnya harus dipatuhi oleh PPAT. Sebab, beleid ini juga mengatur tentang sanksinya.

Seperti di dalam Pasal 3, apabila PPAT memungut uang jasa melebihi ketentuan-ketentuan di atas, maka akan dikenakan sanksi pelanggaran ringan berupa pemberhentian sementara paling lama 6 bulan.

Lalu ditegaskan pula jika PPAT memungut uang jasa kepada seseorang yang tidak mampu, maka akan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Previous post 3 Tahun Menduda, Gading Marten Belum Terpikir Nikah Lagi
Next post Rampas Motor Lalu Dijual, Debt Collector Di Cengkareng Ditangkap Polisi