BKN: Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Bakal Disanksi Karena Rugikan Negara

Spread the love
Read Time:2 Minute, 58 Second

JAKARTA, – Ratusan calon pegawai negeri (CPNS) yang berhasil lolos seleksi pada tahun 2021, meningkatkan diri.

Menurut Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Satya Pratama alasan para CPNS mundur bermacam-macam. demikian, saya tidak akan menjelaskan secara rinci alasan mundurnya para CPNS tersebut.

“Ya, macam-macam,” ujar Satya saat dimintai konfirmasi , Kamis (26 Mei 2022). slot gacor pakai dana

Menurut dia, mundurnya para CPNS yang dinyatakan telah lolos akan merugikan pemerintah.

Pasalnya, forasi insta yang seharusnya terisi, kini menjadi kosong. Selain itu, biaya yang harus digelontorkan negara pada saat penerimaan CPNS cukup besar.

Oleh karena itu, Satgas bahwa para CPNS yang dirikan akan diberi sanksi.

Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021.

Di dalam beleid tersebut dijelaskan bahwa yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan mendapat persetujuan NIP, tapi diri akan disanksi.

“Sanksi yang diberikan yakni tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk satu periode berikutnya,” tuturnya.

Satya menjelaskan beberapa sanksi berupa denda di insta masing-masing. Bagi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang harus membayar sanski sebesar Rp 50 juta.

Selanjutnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia harus membayar sanksi sebesar Rp 35 juta.

Untuk sanksi bagi CPNS di Badan Intelijen Negara (BIN), kata Satya, bisa didenda hingga Rp 100 juta.

“Dinyatakan lulus kemudian. meningkat diri, sebesar Rp 25 juta,” imbuh satya.

Berdasarkan data yang diterima dari Satya, ada 105 orang yang diri. Sementara peserta yang lulus CPNS 2021 Menka Pie 112.514 orang.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjadi insta yang CPNS-nya menjadi paling banyak diri, yakni 11 orang.

data BKN sol jumlah CPNS Berikut yang diri saya:

1. Kementerian Koordinator Bidang Investasi dan Kemaritiman: 1 Orang

2. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN): 1 Orang

3. Cementerian Hookum Dan HAM: 2 Orang

4. Kemen Hub: 11 Orang

5. Kementerian Quesehatan (Kemenkes): 2 Orang

6. Tempat Sampah: 1 Orang

7. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT): 1 Orang

8. Pemerintah Kabupaten Bantul: 1 Oran

9. Pemerintah Kabupaten Magelang: 1 Orang

10. Pemerintah Provinsi Jawa Timur: 5 Orang

11. Pemerintah Kabupaten Gresik: 2 Orang

12. Pemerintah Kabupaten Bangkalan: 1 Orang

13. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi: 1 Orang

14. Pemerintah Kabupaten Jember: 2 Orang

15. Pemerintah Kabupaten Lamongan: 1 Orang

16. Pemerintah Kota Blitar: 1 Oran

17. Pemerinta Kabupaten Bogor: 4 Orang

18. Pemerintah Kabupaten Bekasi: 1 Oran

19. Pemerintah Kabupaten Garut: 2 Orang

20. Pemerintah Kabupaten Kuningan: 1 Orang

21. Pemerintah Kabupaten Indramayu: 2 Orang

22. Pemerintah Kabupaten Majalenka: 6 Orang

23. Pemerintah Kabupaten Pangandaran: 1 Oran

24. Pemerintah Kabupaten Pandeglang: 3 Orang

25. Pemerinta Kota Serang: 2 Orang

26. Pemerintah Kabupaten Poso: 2 Orang

27. Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong: 1 Orang

28. Pemerintah Kabupaten Kapan: 1 Oran

29. Pemerintah Kabupaten Morowali Utara: 1 Oran

30. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar: 1 Oran

31. Pemerintah Kabupaten Muna: 1 Orang

32. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara: 1 Orang

33. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang: 1 Orang

34. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur: 1 Orang

35. Pemerintah Kabupaten Pesawaran: 1 Oran

36. Pemerintah Kabupaten Landak: 2 Orang

37. Pemerintah Kabupaten Banyuasin: 2 Orang

38. Pemerintah Kabupaten Belitung: 1 Orang

39. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat: 1 Orang

40. Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau: 2 Orang

41. Pemerintah Kabupaten Tapin: 1 Orang

42. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan: 1 Orang

43. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara: 4 Orang

44. Pemerinta Kabupaten Berau: 1 Orang

45. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara: 1 Orang

46.​​Pemerintah Kabupaten Belu: 1 Oran

47. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe: 1 Orang

48. Pemerinta Kota Tomohon: 1 Orang

49. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango: 1 Oran

50. Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu: 1 Oran

51. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan: 1 Oran

52. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu: 1 Oran

53. Bharat, Sumatera, Provinsi Pemerinta: 6 Orang

54. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai: 1 Orang

55. Pemerinta Kabupaten Bintan: 4 Orang

56. Pemerintah Kabupaten Karimun: 2 Orang

57. Pemerintah Kabupaten Natuna: 1 Oran

58. Pemerintah Kota Subulussalam: 1 Orang.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Previous post Pembegal Serang Polisi Pakai Kayu Saat Ditangkap, Sudah 4 Tahun Buron
Next post MotoGP Italia, Nomor Milik Valentino Rossi Siap Dipensiunkan