Akademisi: Industri Hasil Tembakau Memerlukan Kebijakan Terintegrasi

Spread the love
Read Time:1 Minute, 20 Second

Reporter M. Zulpicar

Jakarta – Indonesia memandang perlu adanya kebijakan yang terintegrasi dalam merespon dinamisme Industri Produk Tembakau (IHT) Nasional.

Untuk sampai pada titik temu untuk menjawab berbagai isu dan tantangan yang melingkupi industri ini. situs online slot terbaru

Andreas Budi Widianta, sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), mengatakan untuk menghasilkan kebijakan terpadu ini, pemerintah harus bekerja sama melakukan penelitian mendalam tentang berbagai aspek terkait IHT.

Aspek-aspek ini benar tidak hanya dalam hal kesehatan, tetapi juga dalam pekerjaan, industri, pertanian tembakau, kimia, ekonomi, sosial, budaya dan aspek lainnya. Penelitian ini harus didukung oleh peneliti yang kredibel di bidangnya serta pengembangan laboratorium yang berkualitas.

Terkait kebijakan IHT, Widyanta mengatakan perlu kajian mendalam terhadap tenaga kerja, industri dan pertanian tembakau untuk sebuah kebijakan yang terintegrasi.

Jika tidak ditanggapi dengan serius, hanya akan melahirkan kebijakan campur aduk seperti yang terjadi saat ini. Padahal, jika ingin menjadi negara adidaya, Anda harus menghindari kebijakan tambal sulam.

Widianta mengatakan, “Negara-negara besar juga memberikan pemikiran yang besar untuk serius mempelajari industri hasil tembakau. Hal ini harus disampaikan kepada pemerintah agar kebijakan industri hasil tembakau tidak sesempurna sekarang ini.”

Di tempat terpisah, Paido Siahaan, Ketua Umum Asosiasi Konsumen Rokok Elektronik Indonesia (AKVINDO), mengatakan sudah saatnya pemerintah memperkenalkan regulasi yang komprehensif, akurat dan spesifik masyarakat.

Ia berpendapat bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membuat peraturan tersebut adalah dengan mengikutsertakan berbagai faktor, termasuk masyarakat.

Selain itu, pelibatan masyarakat dalam penyusunan peraturan didorong oleh UU No. Hal-hal yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 12 dan Undang-Undang Nomor 12 dan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengesahan Undang-Undang Tahun 2011.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Previous post Kabar Baru Denada, Demi Anak Kini Bolak Balik Singapura-Indonesia Jadi Instruktur Zumba
Next post Ikut Sebar Foto Editan Stupa Mirip Jokowi, Apakah Roy Suryo Bisa Tersangkut Hukum?